SUMBER SUARA, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungan penuh terhadap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau dikenal dengan sebutan PP Tunas. Hal ini disampaikan saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman Rencana Aksi Implementasi PP Tunas di Era Digital, yang berlangsung di Museum Penerangan, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Dalam acara yang dihadiri ratusan anak, Mendagri menyoroti pentingnya perlindungan anak di tengah masifnya penetrasi teknologi digital. Anak-anak kini dapat dengan mudah mengakses berbagai konten melalui ponsel pintar—mulai dari materi pelajaran hingga hiburan. Namun, kemudahan ini juga disertai ancaman serius seperti perundungan daring, paparan pornografi, dan judi online.
“Yang perlu kita sikapi, adik-adik harus gunakan teknologi untuk hal-hal positif. Belajar, bertanya, dan mencari informasi yang bermanfaat,” ujar Mendagri.
Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sebanyak 552 Pemda akan digerakkan untuk mengimplementasikan PP Tunas di wilayah masing-masing.
“Ada 81 juta anak Indonesia yang akan kita lindungi. Jangan sampai mereka menjadi korban dampak negatif dari konten-konten di internet,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan lain, yaitu pengaruh budaya asing terhadap anak-anak Indonesia. Mendagri mencontohkan bagaimana tokoh asing seperti Batman, Superman, atau Doraemon lebih dikenal dibandingkan tokoh lokal seperti Gundala atau Si Unyil.
“Kita mulai dipengaruhi konten asing yang masuk ke pikiran anak-anak. Maka dari itu, kerja sama dan regulasi ini sangat penting untuk memperkuat jati diri bangsa,” tambahnya.
Mendagri menegaskan bahwa perlindungan anak di era digital merupakan investasi masa depan bangsa. Anak-anak hari ini adalah calon pemimpin Indonesia dalam 20–30 tahun mendatang.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyampaikan bahwa PP Tunas disusun untuk menjawab kebutuhan pengamanan ruang digital anak-anak, sebagaimana ketentuan batas usia dalam berkendara.
“Ruang digital juga harus punya aturan berdasarkan usia dan kesiapan. PP ini penting untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan digital yang aman,” jelasnya.
PP Tunas merupakan hasil sinergi berbagai pemangku kepentingan serta menjaring aspirasi dari anak-anak di berbagai daerah. PP ini juga mencakup
Penilaian tingkat risiko platform digital,
Pembatasan akses konten berdasarkan usia,
Persetujuan orang tua untuk akses platform tertentu,
Larangan profiling anak untuk kepentingan bisnis,
Sanksi terhadap pelanggaran oleh penyedia platform.
Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah menteri terkait, antara lain
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, dan
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
Dengan hadirnya PP Tunas, pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan berpihak pada tumbuh kembang anak-anak Indonesia.
Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Puspen Kemendagri)
(Hendrik)
Sumber Berita: Rilis
